"Kritis, masa depan anak-anak cucu kita. Apabila saya diberi mandat menjadi pemimpin, saya akan tegakkan law enforcement. Dibanyak tempat puluhan tahun perusahaan besar justru membuang limbah dan tak mau bayar pajak, kongkalikong sehingga lolos," serunya.
Selain itu, Prabowo mengklaim agar lebih produktif nantinya dirinya akan memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi Kementerian kehutanan dan Lingkungan Hidup bila dirinya dipercayakan mandat untuk memimpin Republik Indonesia (RI). Bahkan, pihaknya sesumbar nantinya proses perizinan terhadap pengelolaan lahan akan diperketat.
"Izin-izin diperketat, amdal dituntaskan dan harus legal," tegasnya.
Menanggapi hal itu, Walhi Sulawesi Tengah melalui Direktur Walhi Sulteng, Abdul Haris Lapabira mengatakan alasan Prabowo ingin cepat-cepat menyelesaikan perdebatan ketika membahas isu lingkungan hidup lantaran ingin menghindari beberapa perusahaan miliknya yang menguasai lahan dan hutan.
"Prabowo jelas menghindari perdebatan ini, karena dia menjadi bagian dari beberapa perusahaan yang menguasai hutan dan lahan yang kita tahu ini tentu berakibat terhadap perubahan lindungan dan berefek pada lingkungan yang lebih besar," pungkasnya.
Sumber : Akurat.co
Editor : Esamm
Tidak ada komentar:
Posting Komentar